Apa itu Perjanjian Renville?

Akhirnya KTN bisa mempertemukan wakil-wakil Belanda dan RI pada 8 Desember 1947 di atas kapal AS, Renville. Karena tentangan Belanda maka KTN akhirnya mengeluarkan pesan natal tertanggal 26 Desember yang berisi usul-usul yang lebih dekat dengan keinginan Belanda, pesan natal itu menghendaki perdamaian dengan garis Van Mook.  Karena KTN tahu kalau pihak RI pasti akan menolak usul 12 pasal dari pihak Belanda dan garis status quo ciptaan Van Mook, maka untuk mengatasi jalan buntu KTN pada tanggal 11 januari 1948 menawarkan 6 pasal tambahan. Diharapkan bahwa pasal-pasal ini akan memindahkan arena perjuangan dari garis demarkasi militer ke garis politik demokrasi. Semula memang PM Amir, Presiden dan Wakil Presiden menolak persetujuan tersebut. Jadi kalau RI menolak ia harus berperang sendiri dengan korban yang pasti sangat besar. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut RI terpaksa menerima persetujuan Renville yang seluruhnya terdiri dari 3 naskah :

1.   Persetujuan gencatan perang

2.   Dasar-dasar politik Renville

3.   6 pasal tambahan dari KTN

Dengan tercapainya persetujuan Renville pertikaian Indonesia Belanda akan diselesaikan dengan jalan damai lewat perundingan.

            Dilihat sepintas memang persetujuan Renville itu sangat merugikan karena daerah-daerah yang diduduki Belanda adalah daerah yang kaya. Krisis kabinet tak dapat dihindarkan, tanggal 23 januari 1948 Amir beserta kabinetnya mengembalikan mandat. Pembentukan Kabinet Presidental dengan dukungan nasional merupakan satu-satunya jalan untuk membentuk kabinet yang kuat dalam waktu singkat. Karenanya segera setelah Amir mengembalikan mandat, Presiden menunjuk Hatta menjadi pembentuk Kabinet.  Segera setelah bertugas, kabinet Hatta melak-sanakan ketentuan persetujuan Renville yang paling dipertentangkan, yaitu pengakuan demarkasi Van Mook. Tanggal 26 Februari 1948 kesatuan TNI yang berjumlah 35.000 orang telah meninggalkan daerah-daerah dibelakang garis demarkasi di Jawa Barat menuju ke daerah RI yang bebas. Ini sebenarnya hal yang sukar bagi pemerintah RI untuk mengharuskan mereka hijjrah karena kantong-kantong itu bisa dipertahankan secara efektif oleh kesatuan-kesatuan gerilya RI.

            Sementara itu perundingan yang disponsori oleh KTN baru bisa mulai pertengahan maret, sebab utamanya adalah keterlambatan Nederland menunjuk wakilnya untuk berunding dengan RI. Kenyataan bahwa KTN mendiamkan saja sikap dan tindakan Belanda yang sedemikian itu membuat RI sangsi akan usaha KTN untuk membuat pihak Belanda mentaati persetujuan Renville. Untuk mengatasi jalan buntu wakil-wakil AS dan Australia berusaha mencarikan kompromi yang realistis, yang kemudian disebut DuBois - Crichly plan, yang diserahkan kepada pihak RI dan Belanda secara rahasia pada 10 Juni 1948. Pada prinsipnya RI menerima DuBois - Critchly plan, tetapi Belanda menolaknya, bahkan untuk membicarakan usul itu saja tidak mau. Pada 22 Juni 1948 Belanda mau membuka perundingan lagi dengan pihak RI, tetapi ketika keesokan harinya perundingan dimulai, RI minta supaya rencana DuBois - Crichly dibicarakan. Belanda menolak bahkan kertas usul-usul itu dikembalikan kepada KTN. Terjadilah kemacetan lagi.