Pengertian Pendapatan Daerah dan Penjelasannya

Pengertian Pendapatan Daerah

            Pendapatan daerah merupakan penerimaan yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah guna membiayai proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 tahun 2000 tentang “ Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah” yang dikutip dari buku “Himpunan Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Otonomi Daerah” yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah:

“Semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah.”

(2002;113)

Sedangkan menurut Abdul Halim, dalam bukunya “Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah”  menyatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah:

“Semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dalam berbagai sumber dalam periode tahun anggaran bersangkutan”

(2002;64)

Dan definisi pendapatan daerah menurut IASC Frame Work dalam bukunya uang berjudul “Akuntansi Keuangan Daerah” karangan Abdul Halim adalah sebagai berikut:

“Penambahan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus masuk atau peningkatan asset/aktiva, atau pengurangan utang / kewajiban yang mengakibatkan penambahan ekuitas dana selain penambahan ekuitas dana yang berasal dari kontribusi beserta ekuitas dana.”

      (2002;66)             

Berdasarkan ketiga pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pendapatan daerah merupakan penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah yang dapat ditinjau dari tingkat kenaikan aktiva ataupun penurunan utang yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam membangun dan mengembangkan suatu daerah dalam periodetahun anggaran yang bersangkutan.

Sumber-sumber Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah sebagai penerimaan kas daerah merupakan sarana pemerintah daerah untuk melaksanakan tujuan, mengoptimalkan kemakmuran rakyat yaitu menumbuh kembangkan masyarakat disegala bidang kehidupan. Menurut Lukman H, dalam “Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah” pendapatan daerah dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belaja Daerah) dikelompokan menjadi 3 kelompok yaitu:

1.      Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2.      Dana Perimbangan

3.      Lain-lain Penerimaan yang sah 

(2006)

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Menurut Lukman H, dalam “Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah” Kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi 4 yaitu:

A. Pajak daerah

B. Retribusi daerah

C. Bagian laba usaha daerah

D. Lain-lain pendapatan asli daerah

A. Pajak Daerah

Pajak  Daerah merupakan bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terbesar, kemudian disusul dengan pendapatan yang berasal dari retribusi daerah. Adapun yang dimaksud dengan Pajak Daerah hampir tidak ada bedanya dengan pengertian pajak pada umumnya, seperti dikutip dalam buku “Ekonomi Publik” karangan  M. Suparmoko. yaitu:

“Merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah (Daerah) tanpa balas jasa langsung yang dapat ditunjuk, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan  yang berlaku.”

(2001;56)

Sedangkan menurut Rochmat Soemitro. Menurut Lukman H dalam “sistem dan prosedur pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah” pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah mengatakan bahwa Pajak adalah:

“Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai peneyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembagunan daerah.”

(2006)

Dari kedua definisi tentang pajak daerah tersebut diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan, bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada pemerintah untuk kas Negara yang digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum yang bersifat wajib dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Seperti halnya dengan pajak, pada umumnya pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu:

1.      Sebagai sumber pendapatan dari pemerintah daerah (Budgetary)

2.      Sebagai alat pengatur (Regulatory)

Dalam hal-hal tertentu suatu jenis pajak dapat lebih bersifat sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi dapat pula sebagai suatu jenis pajak tertentu lebih merupakan alat untuk mengatur alokasi dan retribusi suatu kegiatan ekonomi dalam suatu daerah atau wilayah tertentu.

Beberapa jenis pajak yang menjadi sumber pendapatan pemerintah tingkat provinsi :

1. Pajak kendaraan bermotor.
2. Bea balik nama kendaraan bermotor
3. Pajak bahan kendaraan bermotor

Selanjutnya macam-macam pajak yang dipungut di daerah Kabupaten/Kota dan menjadi sumber pendapatan daerah Kabupaten/Kota diantaranya :

1. Pajak hotel dan restoran
2. Pajak hiburan
3. Pajak reklame
4. Pajak penerangan jalan
5. Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan
6. Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan
7. Pajak lainnya asal memenuhi persyaratan untuk menjadi pajak baru.

B. Retribusi Daerah

Disamping pajak daerah, sumber pendapatan asli daerah yang cukup besar peranannya dalam menyumbang pada terbentuknya pendapatan asli daerah adalah Retribusi Daerah. Seperti dikutip dalam buku “ Ekonomi Publik “ karangan M.Suparmoko bahwa yang dimaksud Retribusi Daerah adalah :

“ Pungutan daerah sebagai bayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan “.

( 2001;85 )

Sedangkan dalam buku yang berjudul “ Manajemen Perpajakan “ karangan Mohammad Zain, mendefinisikan retribusi daerah sebagai berikut :

“ Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. “

(2003;13)

Berdasarkan kedua definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah merupakan pungutan daerah atas pembayaran jasa atau pemberian izin yang diberikan untuk pemerintah daerah kepada setiap orang atau badan yang mempunyai kepentingan, dan balas jasa dari adanya retribusi daerah tersebut langsung dapat dirasakan oleh mereka yang membayar retribusi tersebut.

Jenis retribusi dapat dikelompokan menjadi 3 ( tiga ) macam sesuai dengan objeknya. Objek retribusi adalah berbagai jenis pelayanan atau jasa tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Jasa pelayanan yang dapat dipungut retribusinya hanyalah jenis-jenis jasa pelayanan yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak untuk dijadikan objek retribusi. Jasa–jasa pelayanan tersebut diantaranya dapat dikelompokan sebagai berikut:

1.      Retribusi yang dikenakan jasa umum

2.      Retribusi yang dikenakan pada jasa usaha

3.      Retribusi yang dikenakan pada perizinan tertentu

Retribusi yang merupakan Pendapatan Asli Daerah sendiri menjadi kewenangan propinsi/kabupaten kota

Retribusi yang menjadi kewenangan propinsi yaitu:

a.       Retribusi Pelayanan Kesehatan

b.      Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

c.       Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

d.      Retribusi Pengujian Kapal Perikanan

Retribusi yang menjadi kewenangan Kabupaten/kota yaitu:

1.      Retribusi pelayanan kesehatan

2.      Retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan

3.      Retribusi penggantian biaya cetak KTP

4.      Retribusi penggantian biaya cetak akta catatan

5.      Retribusi pelayanan pemakaman

6.      Retribusi pelayanan pengabuan mayat

7.      Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum

8.      Retribusi pelayanan pasar

9.      Retribusi pengujian kendaraan bermotor

10.  Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran

11.  Retribusi penggantian biaya cetak peta

12.  Retribusi pengujian kapal perikanan

13.  Retribusi pemakaian kekayaan daerah

14.  Retribusi jasa usaha pasar grosir/pertokoan

15.  Retribusi jasa usaha tempat pelelangan

16.  Retribusi jasa usaha terminal

17.  Retribusi jasa usaha tempat khusus parkir

18.  Retribusi jasa usaha tempat penginapan/pesanggrahan/Villa

19.  Retribusi jasa usaha penyedotan kakus

20.  Retribusi jasa usaha rumah potong hewan

21.  Retribusi jasa usaha pelayanan pelabuhan kapal

22.  Retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olah raga

23.  Retribusi jasa usaha penyeberangan diatas air

24.  Retribusi jasa usaha pengolahan limbah cair

25.  Retribusi jasa usaha penjualan produksi

26.  Retribusi izin mendirikan bangunan

27.  Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol

28.  Retribusi izin gangguan

29.  Retribusi izin trayek

C. Bagian Laba Usaha Daerah

Menurut Abdul Halim, dalam bukunya  “Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah” menyatakan bahwa:

 “Bagian laba usaha daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini antara lain berasal dari BPD, Perusahaan daerah dan penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga”

(2001;65)

D. Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah

Lain-lain Pendapatan Asli daerah lainnya adalah lain-lain pendapatan asli daerah yang juga merupakan pendapatan daerah yang diterima oleh pemerintah. Lain-lain pendapatan asli daerah adalah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah.

Menurut Abdul Halim, dalam bukunya  “Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah” menyatakan bahwa:

“Lain-lain pendapatan asli daerah merupakan penerimaan daerah yang diperoleh pemerintah daerah dari barang atau jasa yang dimiliki pemerintah”

(2001;65)

Penerimaan ini berasal dari :

1. Hasil penjualan barang milik daerah. Contoh penjualan drum bekas aspal.
2. Penerimaan jasa giro

2. Dana Perimbangan

Dalam rangka menciptakan suatu sistem perimbangan keuangan yang proporsional, demokratis, adil dan transparan berdasarkan atas pembagian kewenangan pemerintah antara pemerintah pusat dan daerah, maka diundangkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan. Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah undang-undang tersebut antara lain mengatur tentang Dana Perimbangan yang merupakan aspek penting dalam sistem perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Berdasarkan pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2000 tentang “ Dana Perimbangan “ yang dikutip dari buku yang berjudul “ Himpunan Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Otonomi Daerah “, Dana Perimbangan yaitu:

“Dana yang bersumber dari penerimaan anggaran pendapatan dan belanja Negara ( APBN ) yang dialokasikan kepada pemerintah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi“.

( 2002 ; 86 )

Sedangkan menurut Dedi Supriadi Bratakusuma, dan Dadang Solihin, dalam buku yang berjudul “ Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah “ menjelaskan bahwa Dana Perimbangan yaitu:

“Merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Negara ( APBN ) untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik “

( 2001 ; 174 )

Dari kedua definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dan perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik.

Dana Perimbangan terdiri dari :

1. Bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, Bea Perolehan Hak atas tanah dan bangunan, penerimaan dari sumber daya alam.
2. Dana Alokasi Umum
3. Dana Alokasi Khusus

a.      Bagian Daerah dari Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Penerimaan dari Sumber Daya Alam.

Menurut HAW. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Daerah dan Daerah Ootonom” menyatakan bahwa:

“Penerimaan atau Pendapatan Daerah berasal dari pajak hanya diperoleh dari pajak bumi dan bangunan, serta pungutan atau bea yang dibayar dalam perolehan hak atas tanah dan bangunan”.

(2001;131)

Penerimaan dari pajak itu pembagiannnya adalah sebagi berikut:

1.      Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dibagi 10% untuk Pemerintah Pusat dan 90% untuk Pemerintah Daerah.

2.      Penerimaan ba perolehan atas tanah dan bangunan dibagi 20% untuk Pemerintah Pusat dan 80% untuk pemerintah daerah.

Selanjutnya penerimaan daerah yang berasal dari bukan pajak diantaranya untuk penerimaan yang berkenaan dengan eksploitasi sumber daya alam seperti sumber daya hutan, pertambangan umum, perikanan dan khususnya dari pengambilan minyak bumi dan gas alam.

Pembagian penerimaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah sebagi berikut :

1. Penerimaan Negara yang berasal dari sumber daya alam (seperti hutan, pertambangan umum, dan perikanan ) dibagi dengan perbandingan 20% untuk Pemerintah pusat dan 80% untuk pemerintah daerah.

2. Penerimaan Negara dari pertambangan minyak setelah pajak dibagi dengan perbandingan 85% untuk Pemerintah Pusat dan 15% untuk pemerintah daerah.

3.  Penerimaan Negara dari gas alam dibagi dengan 70% untuk pemerintah pusat dan 30% untuk pemerintah daerah.

Penerimaan pusat dari pajak bumi dan bangunan serta dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan seluruhnya akan dibagikan kepada daerah kabupaten dan kota dalam bentuk dana alokasi umum. Bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan penerimaan sumber daya alam merupakanm alokasi yang pada dasarnya memperhatikan potensi daerah penghasil.

b.      Dana Alokasi Umum

Sumber keuangan lainnya untuk Pemerintah daerah berasal dari Dana Alokasi yang berasal dari pemerintah pusat yang dulunya disebut sebagai dana subsidi. Dana ini sesungguhnya berasal dari dana yang dikumpulkan dari bagian hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan atas tanah dan bangunan.

Berdasarkan peraturan pemerintah daerah RI nomor 104 Tahun 2000 tentang dana perimbangan pasal 1 ayat 3 yang dikutip dari buku yang berjudul “ Himpunan Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Otonomi Daerah “ menjelaskan definisi Dana Alokasi Umum yaitu :

“Dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antara daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi “.

( 2002 ; 86 )

Sedangkan definisi Dana Alokasi Umum yang dikutip dari buku “ Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah “ karangan Dedi Supriady Bratakusuma dan Dadang Solihin, menjelaskan sebagai berikut :

“ Dana yang berasal dari (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuam keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka desentralisasi “.

( 2001 ;175 )

Dari kedua definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dana alokasi umum merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan dan pengeluaran dalam pelaksanaan desentralisasi.

1.       Dana Alokasi Umum dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antara daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi penggunaan Dana Alokasi Umum ditetapkan daerah. Dana Alokasi Umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan Daerah, termasuk didalam pengertian tersebut adalah jaminan kesinambungan penyelenggaraan Pemerintah Daerah diseluruh Daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarkat dan merupakan kesatuan dengan penerimaan umum APBD.

2.      Dana Alokasi Umum terdiri dari untuk daerah propinsi kabupaten/Kota. Dana Alokasi Umum untuk daerah propinsi dan untuk daerah Kabupaten/Kota tersebut di atas ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari Dana Alokasi Umum. Jumlah Dana Alokasi Umum bagi semua daerah propinsi tersebut dan jumlah Dana Alokasi Umum bagi semua daerah propinsi dan jumlah daerah bagi semua daerah Kabupaten/Kota masing-masing ditetapkan setiap tahun dalam APBN.

Dana Alokasi Umum yang dimaksud ini merupakan jumlah seluruh Dana Alokasi Umum untuk daerah propinsi dan untuk daerah Kabupaten/Kota. Perubahan Dana Alokasi Umum akan sejalan dengan penyerahan dan pengalihan kewenangan pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka desentralisasi. Yang dimaksud dengan Penerimaan Dalam Negeri adalah penerimaan Negara yan berasal dari pajak dan bukan pajak setelah dikurangi penerimaan Negara yang dibagihasilkan kepada daerah.

3.      Dana Alokasi Umum bagi masing-masing daerah propinsi dan daerah kabupaten/Kota di atas dihitung berdasarkan perkalian dari jumlah Dana Alokasi Umum bagi seluruh daerah dengan bobot daerah yang bersangkutan dibagi dengan jumlah masing-masing bobot seluruh daerah di Indonesia.

Bobot daerah di atas ditetapkan berdasarkan :

1. Kebutuhan wilayah otonomi daerah

2. Potensi ekonomi daerah

Kebutuhan wilayah otonomi daerah dihitung berdasarkan perkalian antara pengeluaran daerah rata-rata dengan penjumlahan dari Indeks Penduduk, Indeks Luas Daerah, Indeks Harga Bangunan, Indeks kemiskinan relative setelah dibagi empat. Potensi ekonomi daerah dihitung berdasarkan perkalian antara penerimaan daerah rata-rata dengan penjumlahan dari Indeks Industri, Indeks Sumber Daya Alam dan Indeks Sumber Daya Manusia setelah dibagi tiga.

Dana Alokasi Umum suatu daerah adalah kebutuhan daerah yang bersangkutan dikurangi Potensi ekonomi daerah. Bobot daerah adalah proporsi kebutuhan Dana Alokasi Umum suatu daerah dengan total kebutuhan Dana Alokasi Umum seluruh daerah. Hasil perhitungan Dana Alokasi Umum untuk masing-masing daerah ditetapkan dengan keputusan Presiden berdasarkan DPOD. Usulan DPOD setelah mempertimbangkan faktor penyeimbang.

4.   Rincian Dana Alokasi Umum kepada masing-masing daerah disampaikan DPOD. Penyaluran Dana Alokasi Umum kepada masing-masing kas Daerah dilaksanakan oleh Menteri Keuangan secara berkala. Ketentuan pelaksanaan penyaluran Dana Alokasi Umum tersebut diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan.

c.  Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 104 tahun 2000 tentang dana perimbangan, pasal 1 ayat 4 yang dikutip dari buku yang berjudul “ Himpunan peraturan pelaksanaan undang-undang otonomi daerah” menyatakan bahwa:

“Dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN), yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu”.

(2002;86)

Dan dalam buku yang berjudul “kumpulan peraturan tentang otonomi daerah” menjelaskan definisi dana alokasi khusus adalah:

“Dana yang dapat dialokasikan dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) kepada daerah tertentu untuk membiayai kebutuhan khusus dengan memperhatikan tersedianya dana dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN).”

(2002;129)

Berdasarkan kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa dana alokasi khusus merupakan dana berasal dari anggaran (APBN) dan dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan yang khusus.

1.   Dana Alokasi khusus dapat dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan khusus dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN. Kebutuhan khusus yang dimaksud adalah:

kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara umum dengan menggunakan rumus alokasi umum atau kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional. Kriteria teknis sektor/ kegiatan yang dapat dibiayai dari dana alokasi khusus ditetapkan oleh menteri teknis/instansi terkait. Sektor/kegiatan yang tidak dibiayai dari dana alokasi khusus adalah biaya administrasi, biaya persiapan proyek fisik, biaya penelitian, biaya perjalanan pegawai daerah dan lain-lain biaya umum yang sejenis. Penerimaan Negara yang berasal dari dana reboisasi sebesar 40% disediakan kepada daerah penghasil sebagai bagian dana alokasi khusus untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh daerah penghasil.

2.      Jumlah dana alokasi khusus ditetapkan setiap tahun dalam APBN didasarkan masing-masing bidang pengeluaran yang disesuaikan dengan kebutuha.

3.      Dana alokasi khusus kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara umum, dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan usulan daerah. Pembiayaan kebutuhan khusus memerlukan dana pendamping dari penerimaan APBN. Porsi dana pendamping ditetapkan sekurang-kurangnya 10%. Dikecualikan dari ketentuan dana pendamping adalah pembiayaan kegiatan reboisasi yang berasal dari dana reboisasi daerah penghasil. Pengalokasian dana alokasi khusus kepada daerah ditetapkan oleh menteri keuangan setelah memperhatikan pertimbangan menteri dalam negeri dan otonomi daerah, menteri teknis terkait dan instansi yang membidangi perencanan pembangunan nasional.

4.      Ketentuan tentang penyaluran dana alokasi khusus kepada daerah ditetapkan oleh menteri keuangan.

5.      Menteri teknis/instans terkait melakukan pemantauan dari segi teknis terhadap proyek/ kegiatan yang dibiayai dari dana alokasi khusus. Pemeriksaan atas penggunaan dana alokasi khusus oleh daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemantauan menteri teknis/instansi yang terkait bertujuan untuk memastikan bahwa proyek/kegiatan yang dibiayai dana alokasi khusus tersebut sesuai dengan tujuan dan persyaratan yang telah ditetapkan.

6.      Dengan berlakunya peraturan pemerintah ini, pelaksanaan dana alokasi khusus disesuaikan dengan proses penataan organisasi pemerintahan daerah dan proses pengalihan pegawai daerah. Dalam hal pegawai pemerintah pusat yang telah ditetapkan untuk dialihkan kepada daerah belum sepenuhnya menjadi beban daerah, pembayaran gaji pegawai tersebut diperhitungkan dengan dana alokasi umum bagi daerah yang bersangkutan.

3.  Lain-lain Penerimaan yang Sah

Menurut Lukman H dalam “Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah” pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah.

“Lain-lain penerimaan yang sah merupakan jenis penerimaan daerah yang terdiri dari: lain-lain penerimaan yang sah, penerimaan dari propinsi, penerimaan dari kabupaten/ kota dan kekurangan tunjangan fungsional guru”.

(2006)

Fungsi Anggaran Pendapatan Daerah

Menurut Lukman H dalam “Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah” pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Fungsi anggaran pendapatan daerah dapat mengarah pada fungsi keuangan Negara yaitu sebagai berukut:

1.      Fungsi Alokasi

Proses dimana sumber daya (resources) nasional dipergunakan untuk barang privat dan barang publik dimana keduanya sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

2.      Fungsi Retribusi

Peranan keuangan negara dalam hal ini anggaran dalam rangka pembagian kembali pendapatan, baik berdasarkan pemilikansumber daya atau faktor-faktor produksi.

3.      Fungsi Stabilitas

Anggaran negara merupakan alat kebijaksanan makro pemerintah. Bila pemerintah mrnaikan pajak, maka konsumsi rumah tangga berkurang komponen pengeluaran agregat. Sebaliknya apabila pemerintah menurunkan pajak maka konsumsi rumah tangga akan lebih tinggi dan pengeluaran agrerat menjadi lebih besar yang pada giliranya akan meningkatkan out put (pendapatan nasional).

(2006)