TANGGUNG JAWAB SOSIAL DARI ORGANISASI

Lingkungan sebagai Ruang Lingkup Kegiatan Organisasi, Sebagaimana telah diterangkan dalam bab sebelumnya, organisasi bisnis akan berhadapan dengan lingkungan organisasinya, baik lingkungan yang secara langsung memengaruhi dan dipengaruhi oleh kegiatan organisasi bisnis, maupun lingkungan yang secara tak langsung terkait dengan organisasi bisnis. Pada intinya, setiap organisasi atau perusahaan pada akhirnya perlu menyadari bahwa apa pun yang dilakukannya merupakan reaksi atas tuntutan dari lingkungan atau juga sebaliknya merupakan upaya untuk memengartihi lingkungannya.

Sebagai bagian dari lingkungan masyarakat, maka organisasi bisnis perlu.memiliki tanggung jawab bahwa kegiatan yang dilakukannya membawa ke arah perbaikan ling­kungan masyarakat pada umumnya, dan bukan sebaliknya. Sebagai contoh, perusah~ian yang membuang limbah seenaknya pada dasarnya kurang 'bertanggung jawab terhadap lingkungan masyarakat. Dengan demikian, sudah semestinya organisasi bisnis atau perusahaan perlu menyadari bahwa dirinya memiliki apa yang dinamakan dengan tanggung jawab sosial (corporate social responsibility). Tanggung jawab sosial ini dapat berupa tanggung jawab terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan, keadcian ekonomi masyarakat pada umumnya, partisipasi perusahaan dalam pembangtm,ln lingkungannya, dan lain sebagainya.

Alasan mengenai mengapa perusahaan perlu memiliki tanggung jawab social, perusahaan perlu memiliki tanggung jawab sosial meyakini bahwa sebagai bagian dari anggota masyarakat sudah semestinyalah perusahaan perlu memiliki tanggung jawab sosial. Namun, bagi mereka yang kontra berpandangan bahwa sampai sebatas mana tanggung jawab sosial tersebut. Apakah perusahaan semestinya berperan sebagai lembaga sosial? Lalu di mana letak tugas Pemerintah? dan lain sebagainya. Lebih jelas mengenai pandangan mereka yang pro dan kontra tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Mereka yang berpandangan bahwa perusahaan perlu memiliki tanggung jawal sosial menganggap bahwa banyak persoalan di masyarakat muncul sebagai akibat dari kegiatan perusahaan yang dijalankan. Oleh karena masalah tersebut merupakan akibat dari kegiatan yang dijalankan oleh perusahaan, maka perusahaan perlu untuk memikul tanggung jawab untuk penyelesaian masalah tersebut. Sebagai contoh, limbah industri merupakan akibat dari adanya industri yang beroperasi di suatu wilayah. Oleh karena limbah ini merupakan akibat dari kegiatan industri, maka sudah sernestinyalah industri tersebue menyelesaikan pula persoalan limbah tersebut agar tidak merugikan masya. rakat. Di sisi lain, mereka yang pro terhadap tanggung jawab sosial yang harus dipikul perusallaan menganggap bahwa perusahaan juga merupakan bagian dari masyarakat, schingga perlu juga untuk bersama-sama dengan masyarakat mewujudkan keadaan yang lebih baik. Demikian pula seterusnya sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel diatas

Di sisi lain, mereka yang kontra terhadap tanggung jawab sosial yang harus dipikul  perusahaan beranggapan bahwa perusahaan tidak perlu terlibat dalam tanggung jawab sosial karena pada dasarnya perusahaan tidak memiliki ahli-ahli khusus untuk menangani tanggung jawab sosial ini dalam perusahaan. Selain itu, mereka beranggapan bahwa keterlibatan perusahaan yang terlalu jauh dalam tanggung jawab sosial justru I akan memberikan kekuatan yang lebih besar bagi perusahaan untuk dapat mengontrol ! masyarakat, padahal yang bertugas untuk mengontrol masyarakat adalah pemerintah. Mereka juga bcranggapan bahwa pada dasarnya tujuan dari perusahaan adalah untuk meraih profit dan bukan untuk membantu masyarakat sebagaimana halnya yang dilakukan oleh berbagai lembaga sosial, seperti yayasan, lembaga swadaya masyarakat, dan lain sebagainya.

Perusahaan perlu memberikan tanggung jawab sosial sebagai konsekuensi logis keberadaannya dalam lingkungan dan masyarakat. Hanya saja tanggung jawab sosial yang harus dipikul perusahaan ini semestinya diatur dengan lebih baik oleh pemerintah sehingga porsinya tidak terlalu menjadi kekuatan yang dominan di masyarakat, namun bersama-sama dengan pemerintah dan masyarakat mewujudkan lingkungan ke arah yang lebih baik.

Salah satu contoh tanggung jawab sosial yang telah dipikul oleh perusahaan adalah sebagaimana yang telah dilakukan oleh PT ISM Bogasari yang bergerak dalam bisnis tepung. Salah satu bentuk tanggung jawab sosial dari Bogasari adalah dengan memberi­kan pelatihan dan pembinaan kepada para petani gandum bagaimana agar dapat bertani; dengan baik dan mengelola pertaniannya dengan baik. Di sisi lain, perusahaan ini juga telah memberikan bantuan berupa fasilitas sosial kepada masyarakat sosial untuk dapat memanfaatkannya, seperti fasilitas kesehatan, tempat beribadah, dan lain-lain. Setiap tahun juga perusahaan terlibat dalam kegiatan seremonial mendukung minat dan bakat masyarakat seperti terlibat dalatn pertandingan-pertandingan olahraga.

Mengelola Tanggung Jawab Sosial dari Perusahaan

perkembangan yang pesat dalam teknologi informasi membawa konsekuensi logi bahwa n'asyarakat semakin mudah untuk memperoleh informasi. Informasi terkait dengan apa yang baik bagi masyarakat termasuk juga apa yang tidak. Konsekuen dari kenyataan ini, perkembangan dunia bisnis di masa yang akan datang akan berhadapan dengan masyarakat yang semakin peka terhadap lingkungannya sekaligus segala bentuk aktivitas yang dilakukan perusahaan terhadap lingkungannya. Oleh karena itu, perusahaan akan berhadapan dengan tuntutan yang lebih besar dari sisi tanggung jawab sosial seiring dengan semakin besarnya kesadaran masyarakat akan lingkungannya. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan., sebagaimana yang dikemukakan oleh Kreitner (1992), yaitu strategi reaktif, defensif, proaktif, dan akomodatif.

 Strategi Reaktif (Reactive Social Responsibility Strategy)

Kegiatan bisnis yang melakukan strategi reaktif dalam tanggung jawab sosial cenderung menolak arau menghindarkan diri. dari tanggung jawab sosial. Contohnya perusahaan tembakau di masa lalu cenderung untuk tnenghindarkan diri dari isu yang menghubungkan antara konsumsi rokok dengan peluang terjadinya penyakit kangker Akan terapi, dikarenakan adanya peraturan pemerintah untuk mencantumkan bahaya rokok dalam setiap Man, maka hal tersebut dilakukan oleh perusahaan rokok.

Strategi Defensif (Dcfensive Social Responsibility Strategy)

Strategi defensif dalam tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan penggunaan pendekatan legal atau jalur hukum untuk menghindarkan diri atau menolak tanggung jawab sosial. Perusahaan yang menghindarkan diri dari tanggung jawab penanganan l.imbah bisa saja berargumen melalui pengacara yang di­sewanya untuk mempertahankan diri dari tuntutan huktma dengan berargumen bahwa tidak hanya perusahaannya saja yang membuang limbah ke sungai ketika di lokasi perusahaan tersebut beroperasi, terdapat juga perusahaan lain yang beroperasi.

Strategi Akomodatif (Acommodative Social Responsibility Strategy)

Bcberapa perusal-wan memberikan tanggung jawab sosial berupa pelayanan kesehatan, kebersihan, dan lain sebagainya, bukan dikarenakan perusahaan menyadari perlunya tanggung jawab sosial, namun di,karenakan adanya tuntutan dari masyarakat dan lingkungan sekitar akan hal tersebut. Tindakan seperti ini terkait dengan strategi akomodatif dalam tanggung jawab sosial. Contoh lainnya, perusahaan-perusahaan besar pada era Orde Baru dituntut untuk memberikart pinjaman kredit lunak kepada para pengusaha kecil, bukan disebabkan karena adanya kesadaran perusahaan, akan tetapi sebagai langkah akomodatif yang diambil setelah pemerintah menuntut para korporat untuk lebih memerhatikari para pengusaha kecil.

Stratcgi Proaktif (Proaktive Social Responsibility Strategy)

Kegiatan bisnis yang melakukan strategi proaktif dalam tanggung jawab sosial ntemandang bahwa tanggung jawab sosial adalah bagian dari tanggung jawab untuk memuaskan stctlceholders. Jika stakeholders terpuaskan, maka citra positif terhadap perusahaan akan terbangun. Dalam jangka panjang perusahaan akan diterima oleh masyarakat dan perusahaan tidak akan khawatir akan kehilangan pelanggan, justru akan herpotensi untuk menambah jumlah pelanggan akibat citra positif yang disandangnya Langkah yang dapat diambil oleh perusahaan adalah dengan mengambil inisiatif dalam tanggung jawab sosial, rnisalnya dengan membuat kegiatan khusus penanganan limbah keterlibatan dalam setiap kegiatan sosial di lingkungan masyarakat, atau dengan memberikat, pelatihan-pelatihan terhadap tnasyarakat di lingkurigan sekitar perusahaan

MANFAAT TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Tanggung jawab sosial sebagai konsekuensi logis keberadaan perusahaan di sebua lingkungan tnasyarakat mendorong perusahaan ttntuk lebih proaktif dalam mengambil inisiatif dalam hal tanggung jawab sosial. Pandangan ini tentunya bukan tanpa alasan karena pada dasarnya tanggung jawab sosial akan memberikan manfaat dalam jangka panjang bagi semua pihak yang dalam hal ini perusahaan, masyarakat, dan pemerintah

Manfaat Bagi Perusahaan

Manfaat yang jelas bagi perusahaan jika perusahaan memberikan tanggung jawab sosial adalah munculnya citra positif dari masyarakat akan kehadiran perusahaan lingkungannya. Kegiatan perusahaan dalam jangkaa panjang akan dianggap sebagai kontribusi yang positif bagi masyarakat. Selain ntembantu perekonomian masyaraka perusahaan juga akan dianggap bersama masyarakat membantu dalam mewujudkan keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Akibatnya, perusahaan justr akan memperoleh tanggapan yang positif setiap kali akan menawarkan sesuatu kepada masyarakat. Perusahaan tidak saja dianggap sekadar menawarkan produk untuk diberikan masyarakat, tetapi juga dianggap menawarkan sesuatu yang akan membawa perbaikan bagi masyarakat.

Manfaat Bagi Masyarakat

Manfaat bagi masyarakat dari tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan sangatlah jelas. Selain bahwa beberapa kepentingan masyarakat diperhatikan oleh perusahaan, tnasyarakat juga akan mendapatkan pandangan baru mengenai hubungan. perusahaan dan masyarakat yang barangkali selama ini hanya sekadar dipahami sebagai hubungan produsen-konsumen, atau hubungan antara penjual dan pembeli saja Masyarakat akan memiliki pandangan baru bahwa hubungan antara masyarakat dalam dunia bisnis perlu diarahkan untuk kerja sama yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Hubungan masyarakat dan dunia bisnis tak lagi dipahami sebagai hubungan antara pihak yang tnengeksploitasi dan pihak yang tereksploitasi, tetapi hubungan kemitraan dalam membangun masyarakat lingkungan yang lebih baik. Tidak hanya sektor perekonotnian, tetapi juga dalam sektor sosial, pembangunan, dan lain-lain.

Manfaat Bagi Pemerintah

Manfaat sebagai pemerintah dengan adanya tanggung jawab sosial dari pemerintah  juga sangatlah jelas. Pemerintah pada akhirnya tidak hanya berfungsi sebagai wasit yang menetapkan aturan main dalam hubungan masyarakat dengan dunia bisnis, dalam memberikan sanksi bagi pihak yang melanggarnya. Pemerintah sebagai pihak yang mendapat legitimasi untuk mengubah tatanan masyarakat ke arah yang lebih baik akan mendapatkan partner dalam mewujudkan tatanan masyarakat tersebut. Sebagian tugas pemerintah dapat dijalankan oleh anggota masyarakat, dalam hal ini perusahaan atau organisasi bisnis.

MASA DEPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL           .

Perusahaan akan menghadapi tuntutan untuk terlibat lebih banyak dalam tanggung jawab sosial di masa yang akan datang. Hat ini didukung oleh penelitian empiris yang dilakukan di antaranya oleh Vamos dan Power (1990), sebagaimana dapat dilihat dalam Busmess Week Edisi 23 April 1990. Strategi proaktif dari perusahaan dalam kaitannya dengan tanggung jawab sosial tampaknya tidak dapat dihindarkan lagi di masa yang akan datang. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa mayoritas responden dari para eksekutif dan mahasiswa program bisnis menyatakan bahwa perusahaan perlu untuk lebih terlibat dalam tanggung jawab sosial, seperti keterlibatan dalam sektor pendidikan, pemeliharaan kesehatan lingkungan dan masyarakat, pengangguran, dan lain-lain.

Beberapa lsu Seputar Etika
Kreitner (1992) memberikan uraian dari beberapa isu seputar etika di masa kini yang sering kali dihadapi oleh perusahaan. Di antara beberapa isu tersebut adalah:

1. Penggunaan obat-obatan terlarang 
2. Pencurian oleh para pekerja atau korupsi 
3. Konflik kepentingan 
4. Pengawasan kualitas atau quality control 
5. Penyalahgunaan informasi yang bersifat rahasia 
6. Penyelewengan dalam pencatatan keuangan 
7. Penyalahgunaan penggunaan aset perusahaan 
8. Pemecatan tenaga kerja 
9. Polusi lingkungan 
10. Cara bersaing dari perusahaan yang dianggap tidak etis 
11. Penggunaan pekerja atau tenaga kerja di bawah umur 
12. Pemberian hadiah kepada pihak-pihak tertentu yang terkait dengan pemega kebijakan 
13. Dan lain sebagainya. 

Beberapa isu ini tak jarang terjadi dalam satu perusahaan, sehingga taktis perusaha­an tersebut dianggap tidak menjalankan kegiatannya secara etis. Di sisi lain, sebagian perusahaan telah berusaha untuk melakukan yang terbaik sehubungan dengan berbagai isu etika tersebut. Peran pemerintah sangat penting untuk dapat menjamin perusahaan dan masyarakat dapat menjalankan kegiatannya secara lebih beretika.

MENGUKUR  ETIKA  MANAJEMEN

Nilai personal dapal digunakan untuk mengukur etika. Lebih lanjut lagi, Griffin (2000) mengenalkan sebuah model untuk menilai etika. Model penilaian etika tersebut memberikan panduan apakah sesuatu tindakan atau kegiatan memenuhi kriteria atau tidak dapat dinilai dari 4 kriteria etika, yaitu dari sisi manfaat (benefits), pemenuhan hak-hak (rights), prinsip keadilan (justice), dari sifat pemeliharaan (caring). Sebagai contoh, sebuah tindakan manajer dalam pemberian insentif kepada pegawai yang berprestasi. Tindakan ini bisa dikatakan tindakan yang etis atau memenuhi kriteria etika. Dari sisi manfaat, jelas semua pihak bisa merasak manfaat dari prestasi yang dilakukan pegawai. Perusahaan memperoleh manfaat dari hasil kerja keras pegawainya yang berprestasi, demikian juga bagi pegawainya.

 Sekalipun tidak secara sempurna menjelaskan kriteria dan panduan untuk menilai . tindakan yang etis maupun tidak, namun model penilaian etika tersebut di atas setidaknya dapat memberikan sedikit penjelasan bagaimana sebuah tindakan atau kegiatan bisa dinilai dari kriteria etikanya. Dalam praktiknya, model tersebut bisa dikembangkan  Standar Aturan Mengenai Etika Perusahaan (Code of Ethics). Upaya lain yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan menetapkan standar aturan mengenai etika yang harus dijalankan oleh perusahaan atau sering kali dinamakan sebagai code of ethics. Implementasi dari code of ethics ini akan sangat efektif jika memenuhi dua syarat, yaitu pertama, perusahaan perlu menyatakan secara spesifik kepada publik mengenai code of ethics yang mereka jalankan. Sebagai contoh, Perusahaan Xerox menetapkan aturan bahwa perusahaan mereka akan melakukan kejujuran terhadap pelanggan, tidak akan memberikan sogokan, tidak akan merahasia­kan sesuatu terhadap konsumen, maupun tidak akan melakukan penipuan yang terkait dengan harga. Pernyataan spesifik ini mereka nyatakan dalam berbagai kesempatan di depan khalayak ramai dan publisitas yang mereka lakukan. Syarat kedua agar code of ethics ini bisa berjalan secara efektif adalah perlu adanya dukungan dari tim mana­jemen puncak melalui sistem pengawasan tertentu seperti reward and punishment system dan lain sebagainya. Tanpa ada dukungan dari manajemen puncak, code of ethics ini pun akan sulit untuk diimplementasikan.

Keterlibatan Publik dalam Etika Manajemen Perusahaan

Upaya lain untuk menjamin bahwa perusahaan akan menjalankan kegiatannya secara lebih beretika adalah dengan melibatkan publik dalam setiap kegiatan per­usahaan yang dianggap tidak beretika. Dalam istilah manajemen ini dinamakan sebagai whistle-blowing (meniup peluit). Konteksnya adalah bahwa jika sebuah perusahaan menjalankan suatu kegiatan yang tidak memenuhi standar etika dan perusahaan cenderung membiarkan praktik tersebut untuk terus berjalan, kenyataan ini kemudian dilaporkan oleh anggota perusahaan kepada pihak publik seperti media massa, lembaga swadaya masyarakat, ataupun pemerintah yang representatif untuk menangani kasus-kasus seperti ini. Upaya ini akan mendorong perusahaan agar benar-benar memerhatikan kepentingan publik, dan mencoba mengingatkan perusahaan bahwa jika kegiatan tidak etis dilakukan perusahaan, maka perusahaan akan menghadapi konsekuensi logis berupa penilaian buruk dari masyarakat.